Jambitv.co, Batanghari – Mengingat masih banyak jalan Desa atau Kelurahan yang dalam kondisi rusak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, menyarankan dan memberikan solusi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Yakni dengan manfaatkan alat berat yang di miliki saat ini.
Solusi ini di sampaikan oleh salah satu Fraksi dalam agenda Rapat Paripurna Pemandangan Umum atas Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022, beberapa hari lalu.
Seperti yang di sampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Batanghari, Patoni. Sekitar sembilan catatan yang menjadi sorotan sebagai masukan dan saran maupun kritikan untuk Pemerintah Daerah setempat. Salah satunya terkait kerusakan ruas jalan menuju pusat Desa. “Kami menyarankan agar jalan tersebut bisa di scrap dengan alat berat yang ada milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dengan cara swakelola,”kata Patoni saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKB. Senin (12/06/2023).
Fraksi PKB pun menilai, upaya ini menjadi langkah penanganan yang cukup baik terhadap ruas jalan Kabupaten yang rusak. Mengingat kondisi anggaran Pemerintah Daerah yang masih terbatas untuk melakukan perbaikan secara maksimal. “Karena tidak mungkin bisa terdanai untuk memperbaikinya dari dana APBD dalam waktu cepat,”timpalnya kepada Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar yang hadir saat itu.
Selain kerusakan jalan, fraksi ini juga meminta Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan dan memaksimalkan penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial di daerah setempat. Kemudian terkait rencana pembangunan Masjid Islamic Center pada tahun 2023 ini, Fraksi PKB meminta agar segera di realisasikan. Karena bangunan tersebut nantinya menjadi salah satu icon di Kabupaten Batanghari secara religi.
Patoni juga menyebutkan, Fraksi PKB juga meminta agar tahapan kedua relokasi Warga Kelurahan Muara Bulian di Lorong Orang Kayo Hitam, dapat segera di realisasikan. Serta meminta agar Pemkab memprioritaskan pembangunan Kantor Lurah Terusan Maro Sebo Ilir. “Sejak di resmikan tidak ada kantor, numpang terus itu pak,”ungkapnya.
Pemdes dan Lurah Juga di Desak Urus Sertifikat Tanah Lapangan Sepak Bola
Selain itu, Bupati Batanghari MHD. Fadhil Arief juga diminta instruksikan seluruh Kepala Desa dan Lurah, untuk segera memastikan atau mengurus sertifikat Tanah Lapangan Sepak Bola melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini agar tanah tersebut nantinya tidak menjadi sengketa, serta mencegah aksi penyalahgunaan dari oknum tertentu.
Tak hanya itu, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Taman Tapah Malenggang yang juga turut menjadi sorotan Fraksi PKB ini. Sebab mereka menerima informasi adanya keluhan warga atau pengunjung soal pungutan Parkir diluar kawasan taman tersebut. “Jadi kalau parkirnya itu gratis, tambah ramai pak. Tapi yang sebelahnya itu tidak gratis. Terakhir untuk Dinas Lingkungan Hidup, kami minta perhatikan dengan sungguh-sunguh tempat pembuangan sampah di TPA,”ujar Patoni.
Reporter : Pirdana Atrio
